Meski sudah terlihat adanya tanda penurunan jumlah kasus baru COVID-19 di Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan bahwa status keadaan darurat Jepang akan diperpanjang hingga 31 Mei.  Alasan diperpanjangnya status ini adalah karena sebelumnya ahli medis mengatakan pada Jumat (1/5) lalu bahwa sebaiknya status darurat dipertahankan sementara untuk mencegah lonjakan kasus infeksi COVID-19 baru yang bisa memicu adanya ketegangan baru di rumah sakit.  

Meskipun demikian, karena jumlah kasus yang dilaporkan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, para ahli medis  berharap agar pemerintah dapat meringankan masa stay at home dan memungkinkan beberapa kegiatan ekonomi agar tetap dilanjutkan di beberapa prefektur di mana situasi infeksi tidak ditetapkan sebagai “darurat”.

Dilansir dari Kyodo News, untuk pembukaan kembalinya beberapa tempat seperti taman, perpustakaan dan museum akan ditunda hingga kondisi negara membaik setelah tanggal 31 Mei nanti. Untuk memutuskan apakah pertimbangan para ahli medis sesuai dengan langkah yang diambil oleh pemerintah, akan diumumkan pada media massa pada konferensi press yang dijadwalkan akan digelar hari Senin (4/5) pada pukul 6 sore waktu setempat.

Sebelumnya, Abe dan pemerintah Jepang mengumumkan status keadaan darurat Jepang akan berlangsung selama satu bulan sejak 7 April lalu untuk 7 prefektur di Jepang, termasuk di dalamnya adalah Tokyo, Osaka, dan Fukuoka. Status darurat ini kemudian ditetapkan ke seluruh negara Jepang pada 16 April guna mencegah para penduduk untuk bepergian ke prefektur lain selama libur panjang.

Pemerintah Jepang juga telah mengumumkan akan membagikan uang sebesar 100.000 yen bagi 126 juta penduduknya untuk menghadapi status darurat pandemi ini.

Selama masa darurat ini, berbelanja produk pangan, megunjungi rumah sakit, serta jogging masih diperbolehkan. Dalam pengumuman keadaan darurat ini, pemerintah juga memberikan para gubernur kebebasan untuk mengatur penutupan bangunan di wilayahnya masing-masing. Para gubernur juga dapat meminta stok obat-obatan dan makanan dari perusahaan yang menolak untuk menjual produk mereka dan menghukum siapapun yang menimbun atau tidak mematuhi perintah.

Namun, stay at home dan permintaan penangguhan bisnis bukanlah kewaiban dan tidak ada hukuman penalty bagi mereka yang melanggar.

Untuk jumlah kasus sendiri, hingga hari ini terhitung sudah  ada lebih dari 15.000 kasus positif virus corona dengan jumlah kematian mencapai 550 orang.