Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membawa dampak buruk yang besar terhadap ekonomi masyarakat Jepang. Mengetahui hal ini, pemerintah Jepang berusaha membantu dengan memberi tunjangan hunian. Dari hasil survei yang diadakan oleh Mainichi Shimbun, dapat diketahui bahwa setidaknya 125.874 rumah tangga di Jepang menerima tunjangan hunian selama sembilan bulan, yakni dari April sampai Desember 2020.

Lebih dari 120.000 rumah tangga tersebut menerima tunjangan untuk pengamanan rumah dan penyediaan perumahan umum sementara hingga pengurangan dan pembebasan biaya sewa rumah. Di 15 daerah yang termasuk dalam survei, jumlah pembayaran tunjangan melonjak hingga 40 kali lipat dari tahun fiskal sebelumnya. Di prefektur Oita dan Shimane, tidak hanya daerah perkotaan tetapi daerah pedesaan juga terkena dampak buruk pandemi.

Kepada Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Mainichi Shimbun menanyakan status tunjangan hunian periode April-Desember 2020 di 47 prefektur dan 20 kota ordinance-designated. Banyak orang Jepang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan karena kemerosotan ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 sehingga otoritas setempat memberikan tunjangan hunian untuk orang-orang yang terdampak.

Bantuan atau tunjangan tersebut berguna untuk mengamankan rumah orang-orang yang terdampak, dimana pemerintah pusat dan daerah menanggung sebagian biaya sewanya. Berdasarkan hasil penghitungan tahap awal, pembayaran tunjangan dilakukan untuk 119.265 rumah tangga selama periode April-Desember 2020. Jumlah rumah tangga yang menerima tunjangan melonjak hingga 30 kali lipat dari kasus (rumah tangga) yang tercatat pada tahun fiskal 2019, yakni 3.972 kasus. Kota Osaka mengalami kenaikan hingga 113 kali lipat menjadi 6.547 kasus. Sedangkan di Kyoto, kenaikan kasus menjadi 74 kali lipat, yakni 2.883 kasus.

Sementara itu, 5.412 rumah tangga yang tinggal di perumahan umum diberi bantuan berupa pengurangan, penangguhan, atau pembebasan biaya sewa hunian. 611 rumah tangga lainnya pindah ke perumahan umum untuk sementara waktu. Selain itu, beberapa pemerintah daerah mengizinkan 586 rumah tangga untuk tinggal sementara di perumahan swasta.

Tahun 2020, jumlah orang yang mengajukan diri untuk menerima tunjangan hunian mencapai puncaknya pada Mei dan Juni. Dan, penyetujuan pengajuan tersebut mencapai puncaknya antara bulan Mei dan Juli. Secara keseluruhan, terdapat 4.351 pengajuan tunjangan hunian yang disetujui pada bulan Desember di seluruh wilayah Jepang. Akan tetapi, 25 lembaga lokal termasuk Hokkaido, Tokyo, dan kota Fukuoka melihat bahwa jumlah tunjangan hunian yang dibayar pada bulan Desember 2020 ternyata lebih tinggi daripada seluruh tahun fiskal 2019. 

Orang-orang yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan dianggap memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan atau tunjangan dari pemerintah. Sebagian lonjakan jumlah pembayaran disebabkan oleh hal tersebut. Dari hasil survei juga dapat diketahui bahwa orang-orang di 17 wilayah mengajukan penerimaan tunjangan hunian karena adanya penutupan bisnis dan sejenisnya.

Tunjangan hunian diadakan oleh negara Jepang setelah terjadi krisis keuangan global yang dipicu oleh runtuhnya Lehman Brothers pada tahun 2008. Hal ini juga dilakukan sesuai dengan undang-undang, yakni membantu orang-orang yang sedang membutuhkan.

Jangka waktu tunjangan hunian berlangsung minimal selama tiga bulan dan maskimal selama sembilan bulan. Untuk rumah tangga yang menerima tunjangan mulai dari bulan April sampai Desember, dapat melakukan perpanjangan masa tunjangan selama belum masuk jatuh tempo. Meskipun dapat diperpanjang, tunjangan ini tidak diadakan untuk penggunaan jangka panjang.

Seorang perwakilan dari pemerintah prefektur Tochigi berkata, “Jika masa tunjangan telah berakhir, kemungkinan akan terjadi lonjakan yang tinggi terkait jumlah orang yang ingin pindah ke perumahan umum.”