Share on

Pemerintah Jepang berencana untuk meningkatkan kapasitas lembaga perlindungan konsumen di Jepang untuk mendukung para gamer dan keluarganya. Menurut sumber terkait, mulai tahun fiskal 2020 hingga bulan Maret 2021 mendatang, Lembaga Urusan Konsumen Jepang berencana untuk membuat suatu sistem konsultasi yang dapat menghubungkan orang-orang tersebut dengan ahli medis dan beberapa organisasi swasta.

Pada tahun lalu, World Health Organization memasukkan kecanduan game dalam Klasifikasi Penyakit Internasional mereka, mendefinisikannya sebagai sebuah pola perilaku yang ditandai dengan gangguan kontrol atas video game dan membuat mereka memprioritaskan bermain game dibanding minat dan kegiatan sehari-hari lain. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.

Ilustrasi bermain game (pakutaso.com)

Seiring dengan meningkatnya minat terhadap video game dan game online, meningkat pula kekhwatiran terkait anak di bawah umur yang menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain game. Terutama, seperti saat ini, di mana sekolah ditutup dan penduduk diminta untuk tetap stay at home karena pandemi yang tak kunjung usai. Peningkatan ini dibuktikan dengan sebuah survei yang digelar oleh Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang pada tahun 2013. Survei tersebut menyebutkan bahwa 85 persen dari sekitar 5.100 responden mengatakan mereka telah bermain game dengan menggunakan smartphone, PC, dan konsol video game selama lebih dari 12 bulan terakhir. Sekitar 33% dari koresponden yang berumur 10 hingga 29 tahun juga menyatakan mereka menghabiskan waktu sekitar 2 jam lebih per harinya untuk bermain game.

Meningkatnya angka minat di kalangan anak di bawah umur terhadap video game ini juga menyebabkan lembaga perlindungan konsumen yang menangani isu dan komplain terkait konsumsi, menerima berbagai panggilan dari orang tua terkait tingginya biaya yang dikeluarkan untuk anak mereka, yang dicurigai mengidap kecanduan tersebut. Untuk menanggapi kelanjutan masalah ini, sebuah sidang kabinet akan digelar pada bulan Juli mendatang untuk membahas proposal peraturannya. Sementara, sebuah manual konsultasi yang dibuat berdasarkan penyakit kecanduan gaming akan didistribusikan ke berbagai lembaga perlindungan konsumen.