Bulan Maret lalu, Prefektur Kagawa menjadi prefektur pertama yang menetapkan peraturan yang membatasi waktu anak di bawah umur dalam bermain video game atau mobile game. Peraturan yang disebut Tindakan Terhadap Kecanduan Game dan Internet ini membatasi waktu bermain game anak-anak di bawah umur 18 tahun maksimal 60 menit pada hari kerja dan 90 menit ketika weekend. Selain itu, penggunaan smartphone juga dibatasi hingga maksimal pukul 9 malam.

Meski terdengar tegas, peraturan ini hanya peraturan ini hanya peaturan biasa dan tidak terikat, tidak dipaksakan, dan tidak ada hukuman. Namun, hal ini tidak menghentikan protes dari para netizen dan para remaja Jepang saat pertama kali diumumkan, dan kini seorang remaja “menantang” pemerintah setempat, mengklaim bahwa peraturan itu melanggar hak asasi manusia.   

Remaja berusia 17 tahun asal Jepang bernama Wataru ini kini telah menyiapkan gugatan melawan Prefektur Kagawa. Dalam gugatannya, ia menuntut kompensasi baik untuk pelanggaran haknya dan kesehatan mentalnya yang ikut terganggu. Namun karena ia masih di bawah umur, ibunya lah yang bertindak dan membubuhkan namanya dalam gugatan tersebut.

“Sekarang, aku memang masih duduk di bangku SMA, tapi aku berpikir dengan membawa kasus ini ke pengadilan, akan menghasilkan dampak sosial yang besar,” ujar Wataru pada awak media.  

 “Aku berpikir  untuk melakukan sesuatu sendiri dibanding menunggu orang lain untuk melakukannya,” tambahnya.

Mewakili Wataru adalah pengacara Satoshi Sakuhana yang memiliki pengalaman dalam gugatan hak konstitusional. Dia berpendapat bahwa pemerintah daerah seperti Kagawa hanya dapat memberlakukan peraturan dalam ruang lingkup hukum konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-undang Negara Jepang.

Sakuhana juga menegaskan bahwa peraturan tersebut melanggar Pasal 13 dalam undang-undang yang menjamin “hak untuk hidup, kebabasan, dan berhak mengejar kebahagiaan” bagi semua orang.

“Ada kesempatan peraturan ini akan menyebar hingga ke seluruh penjuru Jepang. Namun, jika ini melanggar hak asasi kita, apakah penyebaran seperti itu OK?” tambahnya pada awak media.

Peraturan ini sebenarnya cukup bagus. Meskipun begitu, hal yang dilakukan remaja asal Jepang ini sangat fantastis dan merupakan contoh yang bagus buat para anak muda.

Wataru sendiri mengatakan dia melakukan hal ini karena sedih.

 “Aku lebih merasa sedih dibanding marah. Karena peaturan ini dibuat berdasarkan bukti ilmiah yang sangat minim,” kata Wataru, mengingat pada Februari lalu seorang anggota DPR dalam sebuah sidang parlemen mengatakan bahwa tidak ada dasar ilmiah dalam pembatasan waktu bermain game dan dampaknya pada kecanduan gaming.  

Kini, Wataru tengah menggalang suara dari orang-orang di dalam Kagawa dan seluruh Jepang untuk mendukung apa yang ia lakukan. Ia juga akan segera membuat sebuah situs crowdfunding untuk mengumpulkan dana dan membayar biaya hukum agar gugatan tersebut berhasil.

Mau berhasil atau tidak, setidaknya Wataru sempat mempelajari hal-hal terkait hukum dan pemerintahan kan? Sangat berguna bagi anak seusianya.