Pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk mengoperasikan sebuah pusat vaksinasi COVID-19 skala besar yang dapat melakukan injeksi bagi 10.000 orang per harinya sebagai bagian untuk mempercepat pemberian vaksin di Jepang yang dinilai lambat.

Menurut sumber pemerintah pada Minggu (25/4) lalu, pusat vaksinasi yang akan terpisah dari fasilitas vaksinasi yang dioperasikan oleh pemerintah lokal itu akan dibangun di Tokyo dan Osaka. Pemerintah pusat juga tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan bantuan dari anggota Self-Defense Force bersertifikat medis untuk membantu vaksinasi.

Sesuai dengan undang-undang vaksinasi Jepang, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyiapkan lokasi vaksinasi dan mengamankan dokter untuk memberikan vaksin tersebut. Namun, ada kekhawatiran bahwa akan ada kekurangan tempat dan pemberi vaksin setelah peluncuran vaksin mencapai batas penuh. Untuk itu, pemerintah berencana mengizinkan dokter gigi memberikan vaksin COVID-19 untuk mengatasi kekurangan dokter.

Vaksinasi umumnya harus diberikan di kotamadya tempat penduduk terdaftar, tetapi untuk meningkatkan kenyamanan, masyarakat juga bisa mendapatkan vaksinasi di pusat-pusat yang dikelola negara jika mereka memiliki kupon inokulasi yang didistribusikan sebelumnya, kata sumber tersebut.

Sementara itu dalam program Televisi Fuji di hari Minggu lalu, Menteri Kesehatan Norihisa Tamura mengatakan bahwa peluncuran vaksin virus corona di Jepang untuk orang di bawah 65 tahun dapat dimulai pada Juli tergantung pada ketersediaan pasokan.

Jepang meluncurkan program vaksinasinya pada Februari lalu bagi para pekerja medis, disusul dengan mereka yang berumur 65 tahun ke atas pada bulan ini, kurang dari satu persen dari populasi Jepang yang berjumlah 126 juta jiwa mendapatkan vaksin.

Terkait status darurat yang tengah berlangsung di Tokyo, Osaka, Kyoto dan Hyogo, Tamura mengatakan dalam sebuah program di  NHK, status tersebut bisa dicabut sebelum jadwal berakhirnya pada 11 Maret lalu jika pembatasan bisnis dan langkah pencegahan laiknya terbukti efektif dalam menurunkan angka infeksi. Dan saat ditanya tentang kemungkinan untuk memperluas status darurat ke area lain, ia mengatakan bahwa pemerintah akan berkonsultasi dengan para ahli jika diperlukan, namun tidak melanjutkannya lebih rinci lagi.