Kyoto selalu mempunyai daya tariknya sendiri, sebagai kota yang berjalan dengan ritmenya sendiri, tenang, tradisional, dan indah. Namun di balik citra itu, kota bersejarah ini tengah menghadapi tekanan yang semakin nyata akibat overtourism dan perubahan pola menginap wisatawan di Jepang mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya pilihan utama terbatas pada hotel dan ryokan, kini semakin banyak wisatawan, khususnya turis internasional, memilih tinggal di rumah, apartemen, atau kondominium sewaan jangka pendek. Model ini menawarkan fleksibilitas dan harga yang kerap lebih terjangkau, namun juga membawa konsekuensi sosial yang tidak kecil.

Di Kyoto, konsekuensi tersebut mulai dirasakan langsung oleh warga. Berdasarkan pendataan terbaru hingga Desember lalu, kota ini memiliki 1.088 penginapan jangka pendek terdaftar. Seiring dengan meningkatnya jumlah tersebut, keluhan warga pun melonjak. Dalam kurun waktu April hingga Desember, tercatat 264 laporan terkait perilaku tamu penginapan jangka pendek. Keluhan paling umum meliputi kebisingan berlebihan, pembuangan sampah yang tidak semestinya, hingga berbagai bentuk pelanggaran etika yang mengganggu ketenangan lingkungan yang merupakan kawasan tempat tinggal.

Bagi warga Kyoto, persoalan ini bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi juga seperti merubah fungsi ruang hidup secara perlahan. Rumah yang dulunya dihuni keluarga atau warga lokal, kini berubah menjadi tempat keluar-masuk wisatawan tanpa pengawasan langsung. Tidak adanya staf di lokasi (tidak seperti hotel/ ryokan) membuat aturan lebih mudah diabaikan baik oleh operator maupun tamu, karena tidak adanya pengawasan yang seharusnya.

Lonjakan keluhan dari warga akhirnya mendorong pemerintah kota untuk bertindak. Dalam konferensi pers rutinnya, Wali Kota Kyoto Koji Matsui menyampaikan bahwa pemerintah kota berencana memperketat regulasi penginapan jangka pendek. Langkah awalnya mulai diterapkan bulan ini, dengan mewajibkan pemilik penginapan untuk menyerahkan laporan rutin mengenai tingkat hunian dan akan ada sanksi tegas seperti penutupan paksa akan diberlakukan untuk yang melanggar. Pemerintah kota juga membentuk panel ahli untuk mengkaji kemungkinan pembatasan tambahan. Pembahasan meliputi wilayah geografis tempat penginapan jangka pendek boleh beroperasi, hari operasional, hingga durasi menginap tamu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan dampak sosial yang muncul ketika lingkungan hunian berubah menjadi area dengan tingkat lalu lintas manusia yang tinggi.

Dan, laangkah paling mencolok dari rencana pengetatan ini adalah kebijakan inspeksi. Pemerintah Kota Kyoto menyatakan akan mulai melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan terhadap penginapan jangka pendek, yang dijadwalkan berlangsung pada dini hari dan larut malam mulai April mendatang. Waktu inspeksi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa seluruh tamu kemungkinan besar berada di dalam unit, sehingga petugas dapat memverifikasi kepatuhan terhadap aturan jumlah tamu, durasi menginap, dan batas operasional.

Belum dijelaskan secara rinci apakah inspeksi akan melibatkan petugas yang masuk ke dalam properti atau hanya berupa pemeriksaan melalui ketukan pintu dan percakapan di area masuk. Namun yang jelas, kebijakan ini menandai pendekatan yang lebih tegas terhadap penginapan jangka pendek yang selama ini relatif sulit diawasi.

Langkah Kyoto ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Pada Oktober lalu, Osaka telah lebih dahulu menangguhkan pendaftaran penginapan jangka pendek baru. Kebijakan tersebut diambil dengan alasan serupa: meningkatnya keluhan warga terkait kebisingan, sampah, dan gangguan lain yang ditimbulkan oleh tamu penginapan jangka pendek. Dua kota besar ini kini menjadi contoh bagaimana pemerintah lokal Jepang mulai menarik kembali kendali atas ruang tinggal warganya.

Fenomena ini menyoroti salah satu sumber utama gesekan overtourism di Jepang saat ini. Bergesernya gaya wisatawan dari yang lebih terpusat pada kawasan wisata resmi, sekarang justru menyebar ke area permukiman, hingga tinggal dan melakukan aktivitas yang tidak sepenuhnya dirancang untuk menampung arus wisata setinggi sekarang.

Bagi warga, dampaknya berlapis. Keramaian berlebih dan antrean panjang di restoran lokal mungkin masih bisa diterima sebagai konsekuensi kota wisata. Namun ketika rumah atau apartemen di sebelah berubah menjadi “hotel tanpa resepsionis”, masalahnya menjadi lebih personal. Kebisingan tengah malam, sampah yang tidak dipilah, hingga lalu-lalang orang asing di lorong sempit menjadi sumber stres harian karena ketidaknyamanan yang timbul, terutama di kota-kota Jepang yang dikenal dengan jarak antartetangga yang sangat dekat.

Dalam konteks ini, kebijakan inspeksi mendadak Kyoto dapat diartikan sebagai upaya menyeimbangkan kembali hubungan antara pariwisata dan kehidupan warga. Pemerintah kota tidak menutup pintu bagi wisatawan, namun mulai menegaskan bahwa keramahan memiliki batas, dan adanya aturan yang berlaku, terutama ketika menyangkut ruang hidup privat.

Dengan langkah Kyoto dan Osaka, besar kemungkinan kota-kota wisata lain di Jepang akan mengikuti jejak serupa. Overtourism yang menimbulkan keluhan warga lokal hingga ke area ruang privasi mendorong regulasi-regulasi baru terbentuk untuk tetap menjaga kenyamanan dan keamanan. 

Jika kamu ada rencana untuk menginap di penginapan jangka pendek (rumah/ apartemen)  saat berada di Jepang, jangan lupa untuk memperhatikan etika dan mengikuti aturan sosial yang berlaku di area tempat menginap, agar tetap tercipta suasana yang nyaman dan aman untuk semua pihak.

Sumber artikel:https://soranews24.com/