Pemerintah Jepang memang berencana untuk tetap menggelar Tokyo Olympic dan Paralympic pada musim panas mendatang. Namun rupanya, sekitar 80% penduduk Jepang ingin agar even olahraga besar tersebut dibatalkan atau dijadwalkan ulang.

Ya, Kyodo News memang menggelar sebuah survei via telepon untuk melihat reaksi masyarakat terkait Jepang yang kini tengah berjuang menghadapi meningkatnya jumlah infeksi yang terus menekan sistem kesehatan Jepang. Survei ini mencakup 715 nomor telepon keluarga yang dipilih secara acak dan 1.274 nomor handphone, menghasilkan respon dari 520 telepon rumah dan 520 orang pengguna handphone.

Dalam polling, 35,3% mengatakan bahwa Tokyo Games seharusnya dibatalkan, sementara 44,8% mengatakan bahwa olimpiade sebaiknya kembali ditunda setelah sebelumnya ditunda akibat pandemi virus corona.

Hasil survei tersebut berhubungan dengan tingkat persetujuan masyarakat terhadap Kabinet Perdana Menteri Yoshihide Suga yang berada di angka 41,3%, turun 9 poin dari survei sebelumnya pada Desember lalu. Sementara itu, tingkat ketidaksetujuan masyarakat Jepang 4 bulan setelah pemerintahan Suga dimulai ada di angka 42,8%. Alasan paling umum terkait ketidaksetujuan ini adalah “kurangnya kepemimpinan Suga” dalam menangani masalah pandemi dengan 41,2% poin.

Survei tersebut pun menemukan bahwa 68,3% penduduk Jepang tak puas dengan langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah, sementara 24,9% mengatakan pemerintah menangani pandemi dengan cukup baik.

Meskipun begitu, status darurat selama 1 bulan yang diumumkan pada Kamis lalu dan meliputi Tokyo serta prefektur di sekitarnya seperti Kanagawa, Chiba dan Saitama dinilai terlalu terlambat oleh 79,2% penduduk Jepang, sementara hampir 78% mengatakan peraturan itu sebaiknya diterapkan di area lain.

Polling tersebut pun menunjukan bahwa 39,8% masyarakat memandang lamanya status darurat dengan “cukup” sementara 46,6% mengatakan bahwa waktu satu bulan tersebut terlalu singkat.  

Dan seperti sdah diketahui sebelumnya, restoran di area-area yang terdampak akan diperintahkan untuk menyingkat jam operasinya. Suga pun mengatakan bahwa pemerintah akan menyerahkan revisi terkait undang-undang khusus, membuat bisnis yang menolak menyingkat jam operasinya bisa dihukum. Dan nyatanya, dalam survei tersebut, 48,7% menentang kebijakan tersebut, sementara 42,7%  memberikan dukungannya.

Sebelumnya, pemerintah Jepang mengumumkan status darurat bagi Tokyo dan 6 prefektur di sekitarnya pada awal April tahun lalu dan akhirnya berlaku di seluruh 47 prefektur Jepang. Namun, status darurat dicabut pada Mei 2020 setelah kasus COVID-19 di Jepang berkurang.

Kembali ke survei, hasil voting juga menunjukkan bahwa 78,1% masyarakat Jepang tidak puas dengan bagaimana cara pendahulu Suga, Shinzo Abe menangani tuduhan bahwa ia menggunakan dana politik untuk menutupi biaya makan malam bagi pendukungnya saat ia masih memerintah. Sang mantan perdana menteri yang kerap dilaporkan membantah semua skandalnya ini pun akhirnya meminta maaf karena telah membuat pernyataan palsu pada parlemen.

Apakah nantinya Tokyo Olympic & Paralympic benar-benar akan dibatalkan atau ditunda seperti keinginan masyarakat? Mari kita lihat saja nanti.