Jepang sendiri mengklaim bahwa tujuan dari program Jepang pelatihan kerja adalah untuk mentransfer keterampilan teknis, teknik dan pengetahuan bangsa ke negara-negara berkembang, dan untuk berkontribusi dalam memelihara sumber daya manusia yang akan memimpin pembangunan ekonomi negara-negara tersebut. Padahal, kenyataannya tak seperti itu.

"Dengan alasan COVID-19, pemerintah Jepang mengizinkan trainee asing untuk beralih ke jenis pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan asli yang diizinkan di bawah status kependudukan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak lagi 'mentransfer teknologi ke negara lain,’ dan mengakui bahwa peserta pelatihan hanyalah 'tenaga kerja praktis yang bisa dimanfaatkan.' Jika transfer keterampilan benar-benar merupakan tujuan program tersebut, pasti mereka akan memastikan perlindungan nyawa peserta pelatihan yang kehilangan pekerjaan," ujar Torii.

Torii juga mengritik pemerintah Jepang yang terus membuat kebijakan ad-hoc, seperti perubahan mendadak untuk memperkuat kontrol penegakan hukum pada mereka yang overstay. Misalnya, perluasan kategori nominal untuk status visa, seperti 'trainee praktek kerja' dan 'pelajar asing,' dan pembentukan kategori 'pekerja terampil' baru, yang dianggap gagal.  

Ia juga menilai bahwa program saat ini tidak sesuai dengan permintaan pemberi kerja di Jepang. Torii mengatakan karena dia telah bekerja sebagai ahli dalam masalah tersebutdan sempat berbicara dengan orang-orang yang mempekerjakan orang asing di Jepang, ia menemukan bahwa komunitas yang menderita penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja menginginkan orang asing untuk bermigrasi ke tempatnya dalam skala penuh.

"Seorang perwakilan dari perusahaan pertanian mengatakan bahwa mereka ingin pekerja yang didapatkannya untuk 'terlibat dalam produksi buah dengan sungguh-sungguh.’ Ada juga anggota asosiasi pemilik kapal dari wilayah berbeda yang mengatakan bahwa 'industri pancing di sini tidak akan bertahan jika bukan karena trainee.' Saya berpikir bahwa kebangsaan seseorang tidak relevan dalam kasus ini," ungkap Torii.

Torii juga mendorong penghapusan program pelatihan praktik kerja saat ini yang berpotensi melibatkan campur tangan dari perantara tak bertanggung jawab dan mencari-cari sistem yang memperlakukan orang asing yang masuk sebagai "buruh," dan mencocokkan datanya dengan data yang terdapat dengan layanan kemaanan kerja publik buatan pemerintah setempat, "Hello Work."

"Tidak mungkin seseorang datang ke Jepang dan sudah memiliki keterampilan yang diinginkan, dan banyak pengusaha yang sadar akan itu. Wajar bagi pemberi kerja untuk menilai apakah calon pekerja cocok untuk pekerjaan tersebut saat bekerja dengan mereka, dan wajar juga bagi orang asing untuk berharap melanjutkan pekerjaan mereka karena mereka semakin akrab dengan tempat kerjanya. Saya yakin tidak semua orang memiliki pola pikir bahwa mereka akan melakukan apapun  asalkan bayarannya bagus. Para pemagang datang ke Jepang sebagai manusia, bukan sebagai tenaga kerja yang dipindahkan ke negara tersebut. Pengaturan program saat ini tidak mempertimbangkan kenyataan di lapangan. Saya kira Anda dapat menyebut program tersebut sebagai diskusi deskbound, atau teori armchair belaka yang bisa ditemukan di internet,” tutup Torii.