Perdana Menteri Yoshihide Suga pun sama saja. Ia nampak tak antusias dengan masalah kekaisaran ini membuat munculnya spekulasi bahwa panel tersebut tidak akan mencapai kesimpulan sebelum pemilihan DPR yang diadakan pada musim gugur tahun ini. Namun, tertarik atau tidak, pemerintah Suga harus membuat keputusan demi mempertahankan keluarga kekaisaran.

Suga juga telah berulang kali mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk tetap mempertahankan sejarah pewarisan yang tak putus tersebut meski mayoritas rakyat mendukung ide untuk menangkat kaisar wanita dan mereka yang berasal dari garis keturunan ibu.

Sebuah survei yang dibuat oleh Kyodo News pun menyimpulkan bahwa pada musim semi tahun lalu, 85% responden mendukung adanya kaisaw wanita dan  79% mendukung kaisar dari garis keturunan ibu.

Ketika pemerintah mengadakan audiensi dengan para ahli pada musim semi 2020 lalu, beberapa di antara mereka sangat menentang gagasan pemimpin dan kaisar perempuan keturunan matrilineal dan mengatakan mereka akan "menghancurkan" tradisi Jepang. Para ahli tersebut  malah menyerukan untuk mengadopsi anak laki-laki ke dalam keluarga kekaisaran keturunan ayah dari bekas cabang keluarga kekaisaran yang meninggalkan status mereka pada tahun 1947, dua tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Namun, Hukum Kekaisaran kini melarang adanya adopsi ke keluarga kekaisaran, meski pada November 2019 silam, sebuah kelompok konservatif dalam LDP menyarankan agar anggota keluarga kekaisaran dalam cabang sebelumnya untuk kembali menjadi anggota keluarga kerajaan melalui adopsi atau pernikahan, jika mereka menginnginkannya.

Para konservatif LDP ini juga menolak ide yang memperbolehkan anggota wanita untuk tetap terdaftar sebagai anggota kekaisaran setelah menikah, khawatir hal tersebut dapat membuka jalan bagi kaisar wanita dan mereka yang berasal dari garis keturunan ibu.

Kaum konservatif itu menyukai sistem di mana gelar kehormatan baru akan diberikan kepada anggota keluarga kekaisaran wanita yang kehilangan status kerajaan mereka setelah menikah untuk memungkinkan mereka terlibat dalam tugas publik. Namun, anggota parlemen oposisi mengkritik gagasan itu, mengatakan bahwa hal itu hanya akan berfungsi sebagai "langkah sementara."

Namun, meski opsi untuk memperbolehkan adanya kaisar wanita diterapkan pun, Jepang harus segera bergerak sebelum anggota wanitaya, termasuk Princess Aiko dan dua putri Putra Mahkota Pangeran Fumihito, Princess Mako (29) dan Princess Kako (26) menikah.  

"Ada berbagai opsi dan kami tengah mensortir keuntungan dan kerugian setiap opsinya,” ujar Seike pada awak media setelah panel pertama digelar.