Gubernur dari berbagai prefektur di Jepang meminta agar pemerintah pusat menerapkan langkah-langkah pencegahan ketat untuk menghindari kebangkitan COVID-19 setelah status darurat untuk Osaka, Kyoto, dan empat prefektur lainnya dicabut pada minggu pertama bulan Maret.

Menurut laporan Asahi Shinbun, para gubernur ini juga meminta bantuan ekonomi bagi prefektur yang tidak terdampak status darurat dengan membeberkan soal industri lokal yang terdampak akibat krisis kesehatan ini. Mereka juga berencana untuk mengumpulkan permintaan-permintaan tersebut ke dalam sebuah laporan untuk diserahkan pada pemerintah pusat.  

Pada sebuah pertemuan online pada Sabtu (27/2) lalu yang membahas tentang respon mereka akan COVID-19, seluruh anggota dari Asosiasi Gubernur Nasional Jepang setuju bahwa “tidak boleh optimis” terkait COVID-19 selama area metropolitan Tokyo masih berada dalam status darurat.  

Para gubernur pun meminta agar pemerintah pusat mewanti-wanti masyarakat agar tetap waspada dan menjadikan gelombang 3 COVID-19 sebagai pelajaran serta menerapkan langkah pencegahan virus lebih ketat setelah status darurat dicabut bagi 6 prefektur Jepang: Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Gifu dan Fukuoka, pada hari ini, Senin (1/3). Tokyo dan beberapa prefektur lainnya seperti Kanagawa, Saitama dan Chiba akan tetap berada dalam status darurat hingga 7 Maret mendatang.  

Para gubernur juga meminta pemerintah untuk memperlua bantuan dan memberikan bantuan ekonomi ke prefektur yang tidak dalam status darurat untuk membantu mempertahankan industri lokal dan mengamankan pekerjaan penduduknya.

Menurut para gubernur, prefektur yang tidak terdampak status darurat serta tak diminta untuk menutup usaha mereka lebih awal juga mengalami konsekuensi ekonomi akibat pandemi.

Gubernur Hokkaido Naomichi Suzuki bahkan mengatakan ada “ketidaksesuaian” terkait bisnis di prefektur yang terdampak dan tak terdampak status darurat.

Sementara itu, Gubernur Shimane Tatsuya Maruyama mengatakan industri jasa makanan di prefekturnya berada dalam "situasi yang mengerikan," tanpa bantuan ekonomi yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Para gubernur dalam rapat yang dihadiri 40 gubernur dan wakil gubernur itu juga mengimbau pemerintah agar segera memberikan rincian lebih lanjut tentang rencana vaksinasi kepada seluruh penduduk. Mereka ingin mengetahui jadwal pengiriman ke pemerintah daerah dan jumlah dosis yang harus disediakan.

Gubernur Fukushima Masao Uchibori juga membuat permintaan khusus, meminta 10.000 atau lebih pekerja yang melakukan operasi dekontaminasi di daerah Futaba untuk diinokulasi jika mereka mau.

Mayoritas dari para pekerja tersebut berasal dari luar prefektur. Mereka terlibat dalam upaya pembersihan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir No. 1 di Fukushima yang mengalami kerusakan tiga kali lipat setelah bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2011. Jadi, permintaan gubernur Fukushima itu bukanlah tanpa dasar.