Berita Jepang | Japanesestation.com

Development Bank of Japan memperpanjang pinjaman sebesar 130 miliar yen pada Nissan Motor Co di bulan Mei lalu dengan jaminan bahwa pemerintah Jepang akan membayar sebagian besar biaya tersebut jika produsen mobil tersebut mengalami gagal bayar. Hal tersebut dikonfimasi oleh sumber yang mengetahui permasalahan itu pada Senin (7/9). 

Dilansir dari Japan Today, jaminan tersebut merupakan bagian dari pinjaman sebesar 180 milyar yen yang diterima Nissan dari sebuah lembaga keuangan yang berafiliasi dengan negara untuk menanggulangi dampak dari pandemi virus corona. Menurut perjanjian tersebut, jika Nissan gagal membayar pinjaman, pemerintah harus menanggung biaya hingga 80% atau sekitar 100 miliar yen dari perjanjian tersebut dengan menggunakan uang pajak.  

Pandemi yang tak kunjung usai ini memang menjadi pukulan telak bagi Nissan, Sebelumnya, perusahaan pembuat mobil ini mengalami kerugian besar akibat restrukturisasi menyusul ekspansi yang dilakukan pimpinan sebelumnya, Carlos Ghosn, yang digulingkan akibat tuduhan pelanggaran keuangan. 

Menurut sumber, DBJ memutuskan agar perpanjangan pinjaman tersebut dilakukan karena kerugian Nissan berpotensi mempengaruhi ekonomi lokal, seperti pekerjaan di pemasok dan lain-lain.  

Sebelumnya, Nissan dilaporkan mengalami kerugian sebesar 671,22 miliar yen di tahun bisnis yang berakhir pada bulan Maret lalu, tahun pertama penuh “tinta merah” dalam 11 tahun terakhir. Pada bulan Maret, pemerintah meluncurkan sebuah skema terkait perpanjangan pinjaman pada perusahaan yang terdampak wabah virus COVID-19 melalui perusahaan finansial seperti DBJ. 

Meski DBJ menyediakan sekitar 1,8 trliun yen untuk perusahaan besar dan menengah pada akhir Juli, hanya pinjaman pada Nissan lah satu-satunya pinjaman yang dijamin negara. 

Keadaan serupa sempat terjadi pada tahun 2009 silam. Setelah jatuhnya Lehman Brothers, Japan Airlines Co mengambil pinjaman sekitar 67 miliar yen. Namun, pinjaman tersebut mengalami gagal bayar pada tahun berikutnya ketika maskapai itu bangkrut, menyebabkan negara menanggung sekitar 47 miliar yen.