Berita Jepang | Japanesestation.com

Masih ingat dengan isu terkait rencana pemerintah Jepang yang akan membuat Undang-Undang tentang cosplay? Nah, jika sebelumnya JS berfokus pada pendapat Enako, cosplayer ambassador “Cool Japan,” kali ini, mari kita melihat lebih dalam dari sisi pemerintah Jepang!

Jadi, rencana Pemerintah Jepang untuk meninjau aturan hak cipta tersebut bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran hukun oleh para cosplayer. Pasalnya, angka orang yang berdandan sebagai karakter anime dan game terus meningkat, bagkan tidak hanya di Jepang saja, tapi di seluruh dunia. Memang, memakai kostum suatu karakter tidak melanggar hak cipta, namun, pelanggaran bisa terjadi jika seseorang dibayar untuk itu, seperti untuk tampil dalam sebuah even.

cosplayer jepang hak cipta japanesestation.com
Seorang cosplayer yang berpartisipasi dalam upacara pembukaan World Cosplay Summit di Nagoya pada 1 Agustus 2020 lalu, ia mengenakan face shield demi mencegah penyebaran virus corona. Even tersebut digelar secara online selama 2 hari, hingga 2 Agustus 2020 akibat pandemi. (Kyodo)

Melansir Kyodo, Shinji Inoue, menteri yang bertanggung jawab atas strategi "Cool Japan" untuk mempromosikan budaya pop Jepang, mengatakan pada Jumat (29/1) lalu bahwa pemerintah berencana untuk meninjau aturan hak cipta komersial mengenai cosplay pada akhir tahun fiskal di bulan Maret mendatang.

"Untuk mempromosikan kultur ‘cosplay’ lebih jauh, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan di mana orang-orang dapat merasa nyaman dan aman,” ujar Inoue.

Pemerintah Jepang sendiri tidak berencana merevisi undang-undang hak cipta karena khawatir peraturan yang lebih ketat akan membuat orang-orang menjauhi cosplay. Karena itu, mereka berencana untuk memberikan contoh spesifik dari situasi di mana seorang cosplayer diminta untuk membayar hak cipta demi meningkatkan kesadaran para cosplayer nantinya.

Cosplayer Enako
Cosplayer Enako (twitter.com/enako_cos)

Pemerintah pun telah mennerima pendapat dari para kreator serta cosplayer, termasuk Enako yang telah ditunjuk sebagai ambassador Cool Japan. Beberapa cosplayer juga telah menunjukkan perlunya kerangka kerja yang memungkinkan mereka menghubungi pemegang hak cipta untuk mendapatkan izin.

Taro Yamada, anggota Komisi Penelitian Strategi Kekayaan Intelektual Partai Demokrat Liberal pun mengusulkan pembuatan database untuk memungkinkan masyarakat mengidentifikasi pemegang hak cipta dengan mudah

"Kami membutuhkan kerangka kerja untuk melindungi baik para kreator dan cosplayer,” kata Yamada.

Semoga saja jalan titik terang yang menguntungkan baik para kreator pemegang hak cipta dan cosplayer segerea ditemukan ya!