Ketika harga beras terus melonjak di seluruh Jepang, pemerintah daerah di seluruh negeri turun tangan dengan program bansos yang bertujuan untuk meringankan beban penduduk. Didanai sebagian besar melalui subsidi nasional yang dirancang untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup, inisiatif ini bervariasi di setiap wilayah, tetapi umumnya menyediakan voucher, beras, atau kupon digital untuk keluarga dan individu.

Salah satu upaya yang paling menonjol berasal dari Pemerintah Prefektur Hokkaido, yang menawarkan kepada rumah tangga yang memiliki anak, voucher beras dan susu atau 5,5 kilogram beras yang diproduksi secara lokal. Sekitar 390.000 rumah tangga memenuhi syarat.

Di Kameoka, Prefektur Kyoto, semua anak hingga usia 18 tahun-sekitar 12.500 orang-akan menerima masing-masing 5 kilogram beras. Selain itu, kupon senilai 8.000 yen, yang dapat digunakan di berbagai tempat di seluruh kota, akan disediakan.

Kota Fukui mendistribusikan voucher senilai 5.000 yen untuk beras yang ditanam secara lokal kepada sekitar 24.000 keluarga yang memiliki anak, dengan jumlah yang ditingkatkan menjadi 8.000 yen untuk rumah tangga dengan orang tua tunggal. Demikian pula, Hitachi di Prefektur Ibaraki menerbitkan sertifikat beras senilai 4.400 yen untuk sekitar 11.000 keluarga.

Pemerintah Prefektur Osaka menjalankan program yang menawarkan kupon digital atau bahan makanan senilai 7.000 yen untuk anak-anak di bawah 18 tahun dan wanita hamil. Pada awal Juni, Osaka memperluas usia yang memenuhi syarat untuk menerima kupon ini untuk mencakup orang dewasa muda berusia 19 hingga 22 tahun.

Meskipun banyak program yang berfokus pada keluarga yang memiliki anak, beberapa pemerintah kota memberikan bantuan kepada semua rumah tangga dan penduduk. Di Chichibu, Prefektur Saitama, sertifikat beras akan dikirimkan kepada 26.000 rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki satu hingga tiga anggota akan menerima sertifikat senilai 2.200 yen, dan rumah tangga yang memiliki empat anggota atau lebih akan menerima 3.080 yen (sekitar $21). Pendistribusian dijadwalkan pada akhir Agustus.

Pemerintah setempat mendesak warga untuk tidak menjual kembali voucher bantuan secara online, dan menekankan bahwa program ini bertujuan untuk secara langsung mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan bukan untuk memicu pasar barang bekas.