Kepala juru bicara pemerintah Jepang Katsunobu Kato mengatakan bahwa putusan pengadilan Korea Selatan yang meminta Jepang untuk membayar ganti rugi pada 12 orang “comfort women” alias wanita penghibur militer, sangat disesalkan dan tak dapat diterima. Kato yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretaris Kabinet Jepang ini juga mengatakan pada para awak media bahwa masalah terkait wanita yang direkrut untuk bekerja di brothel pada zaman perang telah diselesaikan dengan perjanjian 1965 yang telah disetujui kedua pihak.

“Pemerintah Korea Selatan seharusnya membuat tanggapan yang tepat terhadap putusan pengadilan,” ujarnya pada para awak media, Jumat (8/1) lalu.

Dilansir dari Japan Today, Kementerian Luar Negeri Jepang pun memanggil Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang Nam Gwan-pyo untuk melayangkan komplain. Pasalnya, putusan tersebut dinilai dapat menghidupkan kembali perselisihan diplomatik dan sejarah antar kedua negara.

Jepang sendiri mengatakan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan perjanjian 1965 yang menormalisasi hubungan diplomatis. Kedua negara pun telah menyetujui untuk mengakhiri perselisihan tersebut “secara permanen” pada kesepakatan 2015 silam. Meskipun begitu, Pengadilan Distrik Pusat Seoul memerintahkan Jepang untuk membayar uang senilai 100 juta won (sekitar 1,3 miliar rupiah) pada setiap korban dan mengatakan bahwa kedua perjanjian tersebut tak dapat menutupi hak mereja untuk meminta kompensasi.

Korea Selatan dan Jepang merupakan sekutu setia A.S. Kedua negara ini merupakan mintra dagang utama bagi A.S dan memiliki banyak kepentingan bersama lainnya, seperti menangkis ancaman serangan misil dan nuklir dari Korea Utara. Sayangnya, hubungan antara kedua negara ini merenggang dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan terus berkobarnya perselisihan sejarah, apalagi setelah Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan agar dua perusahaan Jepang memberi kompensasi pada pekerja paksa era Perang Dunia.  

Sementara itu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in diketahui membatalkan perjanjian 2015, di mana Jepang mengungkapkan permintaan maaf resmi dan memberikan 1 miliar yen sebagai ganti rugi bagi para korban comfort women.