Menyusul beberapa keluhan tentang cara beberapa kandidat menjalankan kampanye mereka, Partai Demokratik Liberal (LDP) dan Partai Demokratik Konstitusional Jepang pada Hari Jumat (19/7) memutuskan untuk bekerja sama dalam mengamandemen Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik pada sidang parlemen istimewa (extraordinary diet session) berikutnya musim gugur ini.

Selama masa kampanye resmi untuk pemilihan gubernur Tokyo pada tanggal 7 Juli, beberapa kandidat dalam pemilihan tersebut telah dikritik karena mengejek proses pemilihan dengan menempelkan poster-poster berbau seksual atau menempelkan poster yang tidak berhubungan dengan para kandidat dipasang di papan reklame kampanye

Hal ini terjadi karena sebuah organisasi politik menjual ruang kampanye tersebut dan mengizinkan siapa pun yang menyumbang ke kelompok mereka untuk memasang poster di sana.

Selain itu, ketika menyiarkan video kampanye, ada juga beberapa kasus perilaku yang tidak bermartabat oleh beberapa kandidat dalam pemilihan baru-baru ini. Untuk mendapatkan suara, salah seorang kandidat gubernur Tokyo membuka pakaiannya dalam siaran kampanye.

Kesepakatan untuk mengamademen Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik dibuat dalam sebuah pertemuan antara ketua komite urusan legislatif dari partai-partai yang berkuasa dan oposisi utama.

Melansir Yomiuri Shimbun, Perdana Menteri Fumio Kishida, yang juga merupakan presiden LDP, juga mengadakan pertemuan dengan Natsuo Yamaguchi, pemimpin mitra koalisi junior LDP, Komeito, dimana mereka sepakat untuk mengupayakan revisi undang-undang pemilihan umum dengan menyesuaikan sikap masing-masing terhadap isu-isu terkait.

Yamaguchi mengatakan kepada para wartawan setelah pertemuan tersebut :

“Kami akan bekerja sama dengan tujuan untuk menyiapkan panggung [untuk revisi] sebelum pemilihan presiden LDP mendatang [pada akhir September],”