Kementerian Kesehatan Jepang akan membuat sebuah database berisi para babysitter yang pernah ditahan akibat melakukan pelecehan seksual untuk mencegah mereka kembali bekerja di bidang tersebut tanpa sepengetahuan para orang tua dan pemerintah setempat.

Dilansir dari Mainichi, rencana untuk membuat database ini dicetuskan pada bulan April lalu. Saat itu, dua orang pria yang terdaftar dalam sebuah aplikasi babysitter matching ditangkap atas tuduhan melakukan kekerasan seksual pada anak yang diurusnya.

Sebenarnya, para babysitter di Jepang diwajibkan mendaftarkan diri ke prefektur atau kota tempatnya bekerja, terlepas dari apakah babysitter itu dipekerjakan oleh sebuah lembaga atau independen. Namun, karena tak adanya sistem terpusat bagi pemerintah kota untuk membagikan informasi terkait babysitter yang pernah ditahan karena pelecehan seksual, para babysitter jahat ini bisa pindah bekerja ke kota lain dan kembali bekerja bersama anak-anak lagi.  

Rencananya, database ini akan mendaftar nama-nama babysitter yang dituduh melakukan pelecehan seksual dan meng-update status mereka jika dinyatakan bersalah dan memerintahkan pemerintah setempat untuk mencabut izin kerja mereka. Sementara itu, meski database ini dibuat untuk digunakan oleh pemerintah lokal, Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan tengah mempertimbangkan untuk membuat aplikasi ini dapat digunakan oleh perusahaan penyalur babysitter dan operator matching app agar mereka bisa menghindari merekrut pelaku. Selain itu, kementerian kesehatan juga mempertimbangkan agar database dapat dilihat oleh masyarakat umummelalui portal penitipan anak milik pemerintah, Kokodesearch.

Namun, meski data tersebut diunggah ke portal, informasi terkait babysitter terpidana itu akan dibatasi menurut ketentuan pemerintah setempat dan info detail mengenai kasus pelecehan seksual itu akan dihilangkan karena masalah privasi.  

Permintaan babysitter memang meningkat di Jepang seiring dengan mulai banyaknya wanita yang memasuki dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan menghindari tempat penitipan anak. Pemerintah pun tengah menargetkan untuk meningkatkan angka wanita pekerja dari 77% menjadi 82% pada 2025 mendatang meski ada lebih dari 12.000 anak-anak yang sulit dititipkan di tempat penitipan anak akibat kurangnya jumlah tempat penitipan anak di Jepang.