Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi mengecam tindakan Myanmar yang meningkat terhadap protes pro-demokrasi dalam perbincangannya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia yang melakukan kunjungan ke Tokyo pada Senin (29/3) guna mendiskusikan keamanan yang berfokus pada meningkatnya pengaruh Cina di laut regional.
Menurut sebuah pernyataan resmi, pertemuan tersebut, Motegi mengkritik keras tindakan kekerasan militer terhadap para pengunjuk rasa di Myanmar, dan menyambut baik upaya Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk menanggapinya.
Motegi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yang sebelumnya telah mendiskusikan tentang situasi terkini di Myanmar sejak terjadinya kudeta militer di negara itu pada 1 Februari lalu, menyetujui pada Senin lalu untuk bekerja sama guna memperbaiki situasi Myanmar.
Tindakan keras pemerintah militer Myanmar memang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Sedikitnya 114 orang, termasuk beberapa anak, dibunuh oleh pasukan keamanan pada hari Sabtu lalu. Banyaknya jumlah korban pun mendorong seorang ahli hak asasi manusia PBB menuduh Myanmar melakukan "pembunuhan massal" dan mengkritik komunitas internasional karena tidak mampu menghentikannya.
HIngga kini, Jepang belum bergabung dengan Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya dalam menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar. Kendati demikian, negeri sakura ini telah meningkatkan protes lisan.
Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato juga mengatakan pada Senin lalu bahwa pemerintah Jepang tengah mempelajari langkah-langkah efektif yang dapat meredam situasi dan mengembalikan sistem demokrasi Myanmar.
Kedua menteri luar negeri juga rencananya akan bergabung dengan menteri pertahanan dari kedua negara dalam pertemuan terkait keamanan “2 plus 2” di Tokyo pada hari Selasa ini. Tak hanya itu, mereka juga akan berbagi "keprihatinan" terkait upaya Cina untuk mengubah status quo di Laut Cina Timur dan Selatan.
Jepang memang diketahui memiliki sengketa teritorial dengan Cina atas gugusan pulau di Laut China Timur dan memandang Cina sebagai ancaman keamanan. Karena itulah, Jepang tengah membahas peningkatan kerja sama militer serta penandatanganan perjanjian transfer senjata dan teknologi dengan Indonesia.