Walikota Hiji, Prefektur Oita menentang penjualan tanah untuk kelompok Muslim di wilayah tersebut dalam sebuah konferensi pers pada Hari Senin (26/8).

Walikota yang baru terpilih tersebut mengungkapkan bahwa ia menolak untuk mengesahkan penjualan tanah yang nantinya akan digunakan oleh kelompok Muslim sebagai tempat pemakaman.

Sang walikota, Tetsuya Abe mengatakan bahwa ia telah menentang penjualan tersebut sejak menjadi anggota dewan kota, dan menyatakan bahwa proses yang melingkupi penjualan tersebut tidak jelas. “Saya berencana untuk tidak mengizinkan penjualan itu,” ucapnya.

Persoalan yang telah ada sejak Desember 2018 ini bermula ketika Asosiasi Muslim Beppu yang berlokasi di Kota Beppu, Prefektur Oita, membeli sekitar 8.000 meter persegi tanah di Hiji dan bersiap untuk membangun pemakaman, tetapi proyek tersebut terhenti di tengah tentangan dari penduduk setempat yang khawatir akan pencemaran air.

Pemerintah kota kemudian menyarankan penjualan sebidang tanah alternatif yang dimilikinya, dengan luas sekitar 4.900 meter persegi, dan mengizinkan rencana pembangunan tersebut setelah adanya proses peninjauan. Setelah kembali mendapatkan penolakan oleh warga, asosiasi tersebut mengajukan proposal pada tahun 2023, yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan tes kualitas air setahun sekali, dan tidak akan memperluas lahan pemakaman.

Abe meraih 8.037 suara dalam pemilihan walikota pada 25 Agustus, sekitar 1,8 kali lipat dari jumlah suara yang diraih oleh petahana Hirofumi Honda, 71 tahun, yang telah mengincar masa jabatan ketiga. Meskipun Abe tidak sampai berjanji untuk membatalkan penjualan tersebut, sikapnya yang menentang pembangunan pemakaman rupanya membuatnya mendapat dukungan, terutama di antara mereka yang menentang rencana tersebut.

Perjanjian pembelian tanah seharusnya sudah selesai setelah asosiasi tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah kota, tetapi prosesnya masih berlangsung dan perjanjian tersebut belum ditandatangani.

Melansir melalui Mainichi Shimbun, Tahir Khan, seorang perwakilan dari asosiasi tersebut, mengatakan bahwa mereka masih belum dihubungi oleh pihak pemerintah, dan mereka tidak tahu bagaimana keadaannya karena pemilihan baru saja berakhir.