Untuk kamu yang senang berbelanja di Jepang dan memanfaatkan tax-free wisatawan, maka informasi di artikel ini wajib kamu baca ya! Jepang sedang merevisi sistem pembebasan Pajak Konsumsi (Consumption Tax) untuk wisatawan asing untuk menekan praktik penjualan kembali barang bebas pajak di dalam negeri. Ambang batas pembelian untuk pengembalian Pajak Konsumsi serta cakupan barang yang berhak atas pengembalian pajak juga diperbarui. Kebijakan ini tertuang dalam RUU reformasi 2025 yang saat ini sedang dibahas dan akan berlaku mulai November 2026.

Reformasi ini akan membuat Jepang selaras dengan sistem VAT  (Value Added Tax) /GST (Goods and Services Tax) refund untuk turis yang berlaku di banyak negara lain. Saat ini, tarif Pajak Konsumsi di Jepang adalah 10%, dan 8% untuk kebutuhan pokok. Perubahan ini akan mulai berlaku pada tahun fiskal 2026. Saat ini telah dimasukkan dalam pedoman reformasi pajak, dengan rancangan undang-undang terkait yang akan disahkan, serta modifikasi sistem pengelolaan penjualan bebas bea.

Mulai 2026: Pengembalian pajak di bandara, bukan potongan di toko.

Mulai 2026, Jepang akan menerapkan sistem belanja bebas pajak baru untuk wisatawan internasional, menggantikan sistem saat ini di mana pajak langsung dipotong saat pembayaran di toko. Proses baru ini memperkenalkan sistem refund yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan, dan didukung oleh teknologi modern.

Alurnya adalah:

• Bayar harga penuh di toko – Wisatawan membayar total harga termasuk Pajak Konsumsi 10% dan tarif 8% untuk makanan.
• Simpan struk pembelian – Pastikan semua struk untuk pembelian yang memenuhi syarat disimpan.
• Klaim pengembalian pajak saat keberangkatan keluar Jepang di Bandara – Ajukan struk ke bea cukai di bandara untuk memproses pengembalian pajak. Refund harus diajukan maksimal 90 hari setelah pembelian, untuk memastikan barang benar-benar dibawa keluar Jepang.

Penghapusan batas belanja & aturan barang yang dipermudah.

• Tanpa batas minimum/maksimum belanja: Sebelumnya, wisatawan harus belanja minimal ¥5.000 dalam satu toko per hari untuk bisa bebas pajak, dengan batas maksimal antara ¥5.000 hingga ¥500.000 untuk barang konsumsi (misalnya makanan atau obat). Sistem baru rencananya akan menghapus aturan ini, sehingga pembelian bebas pajak menjadi tidak terbatas.
• Aturan kemasan lebih sederhana: Aturan lama mewajibkan barang konsumsi memiliki kemasan khusus agar mendapat pembebasan pajak, yang membuat belanja kurang praktis. Aturan ini akan dihapus untuk menyederhanakan proses namum tetap akan mengendalikan untuk menghindari penjualan kembali ilegal.
• Kategori barang disatukan: Pemisahan antara barang "umum" (misalnya pakaian) dan "konsumsi" (misalnya makanan, kosmetik) kemungkinan akan dihapus, sehingga barang kebutuhan sehari-hari lebih mudah diakses wisatawan.

Pemerintah Jepang bersama Liberal Democratic Party mendorong sistem baru ini: dari potongan pajak langsung di toko, menjadi refund setelah dikonfirmasi bahwa barang benar-benar dibawa keluar Jepang. Hal ini menyusul investigasi pada 2022 terhadap 57 wisatawan yang masing-masing membeli barang bebas pajak senilai lebih dari ¥100 juta. Hanya satu orang yang benar-benar membawa barangnya keluar Jepang, sementara 56 lainnya tidak membayar pajak yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian pajak yang besar.

Barang yang berlaku untuk refund:

Pengembalian Pajak Konsumsi di Jepang berlaku untuk semua jenis barang, mulai dari barang umum (seperti elektronik, aksesori, sepatu) hingga barang konsumsi (alkohol, makanan, kosmetik, rokok, dan obat-obatan). Syarat sebelumnya: pembelian minimal ¥5.000 agar bisa mendapat refund, dan hanya berlaku untuk wisatawan asing yang tinggal sementara di Jepang.

Barang yang tidak berlaku untuk refund:

• Biaya pengiriman dan biaya layanan
• Alkohol
• Produk beku

Pajak Konsumsi (Consumption Tax) vs. VAT (Value Added Tax) / PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Meskipun mirip, ada beberapa perbedaan utama:

1. Penerapan

• Pajak Konsumsi: Tarif tetap yang dikenakan langsung pada penjualan barang/jasa di Jepang, sudah termasuk dalam harga dan dibayar konsumen.
• VAT / PPN : Dikenakan di setiap tahap produksi dan distribusi. Pajak atas input dapat dikurangkan oleh bisnis, sehingga hanya nilai tambah di tiap tahap yang dikenakan pajak. Beban akhir tetap ditanggung konsumen.

2. Tarif Pajak

• Pajak Konsumsi Jepang: 10%, dan 8% untuk kebutuhan pokok (makanan/minuman, tidak termasuk alkohol & makan di restoran).
• VAT / PPN : Bervariasi antar negara, mulai dari 5% hingga 27%, dengan kategori tarif berbeda sesuai barang/jasa.

3. Pengecualian & Tarif Khusus

• Pajak Konsumsi Jepang: Tarif lebih rendah untuk kebutuhan pokok, dan pengecualian khusus untuk pendidikan serta layanan medis.
• VAT / PPN di negara lain: Umumnya juga memberi tarif rendah atau bebas pajak untuk kebutuhan penting seperti makanan, buku, obat-obatan, namun ketentuannya berbeda-beda.

Aturan baru ini mungkin akan terasa berbeda, tapi sebenarnya dibuat untuk mempermudah wisatawan dan menjaga keamanan sistem. Jadi, kalau kamu berencana ke Jepang setelah 2026, pastikan sudah tahu cara refund pajak yang baru ya!

Sumber: https://www.vatcalc.com/