Pengunjung yang menginap di hotel dan penginapan di Hokkaido mungkin akan dikenai pajak ganda, karena prefektur ini akan memberlakukan pajak penginapan di atas pajak akomodasi yang sudah ada di beberapa kota.

Peraturan ini akan diajukan ke sidang rutin legislatif Hokkaido yang akan dibuka pada tanggal 26 November. Dalam aturan baru itu, pajak akan dikenakan mulai tahun fiskal 2026.

Menurut rancangan yang dibuat oleh panel ahli yang diadakan pada bulan Februari, pajak penginapan dapat ditetapkan sebesar 100 yen untuk biaya akomodasi kurang dari 20.000 yen per malam, 200 yen untuk biaya dari 20.000 yen hingga kurang dari 50.000 yen, dan 500 yen untuk biaya di atas 50.000 yen.

Melansir melalui Nikkei Asia, pendapatan sekitar 4,5 miliar yen dapat dihasilkan per tahun dari rencana pajak tersebut, dan akan digunakan untuk mempromosikan pariwisata melalui perbaikan infrastruktur transportasi, sumber daya manusia dan pemasaran.

Mengapa Aturan Ini Diterapkan?

Salah satu alasan di balik dorongan Hokkaido untuk menerapkan pajak penginapan adalah karena banyak kota di Hokkaido, seperti Sapporo dan Hakodate, yang saat ini tengah mempertimbangkan untuk memperkenalkan sistem pajak penginapan mereka sendiri.

Jika pajak Hokkaido diberlakukan setelah pajak kota, operasi bisnis akomodasi di daerah-daerah tersebut dapat mengalami kebingungan.

Alasan lain dari dorongan Hokkaido adalah karena mereka ingin memanfaatkan lonjakan jumlah wisatawan asing sejak berakhirnya pandemi COVID-19.

Mendapat Reaksi Penolakan

Namun, Kota Kutchan di Hokkaido, yang telah memperkenalkan sistem pajak penginapannya sendiri pada tahun fiskal 2019, menentang rencana sistem pajak di seluruh prefektur.

Hotel dan penginapan bergaya Jepang di Kutchan harus memikul beban yang tidak semestinya untuk mengumpulkan kedua pajak tersebut, karena kota ini sudah memungut pajak sebesar 2 persen pada pengunjung.

Pemerintah Kutchan meminta prefektur untuk mengizinkan pemerintah kota untuk memilih antara sistem pajak flat-rate dan sistem berbasis persentase.

Pada pertengahan Oktober, Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan dari Pemerintah Kutchan dan Hokkaido memperdebatkan masalah ini, tetapi tidak membuahkan kesepakatan.

Sumber: Asashi Shimbun, Nikkei Asia