Untuk mempromosikan pernikahan dan mengatasi angka kelahiran yang rendah di Jepang, pemerintah metropolitan Tokyo akan merilis aplikasi kencannya sendiri.

Seorang pejabat Tokyo mengatakan bahwa aplikasi ini akan diluncurkan paling cepat pada musim panas tahun 2024, dan para pengguna akan diminta untuk menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa mereka masih lajang secara hukum dan menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka bersedia untuk menikah.

Angka belum menikah di Tokyo untuk orang berusia 50 tahun adalah yang tertinggi di negara ini, yaitu 32 persen untuk pria dan 24 persen untuk wanita.

Namun, menurut survei tahun 2021 oleh pemerintah metropolitan Tokyo, sebanyak 67,4 persen penduduk Tokyo yang ingin menikah tidak secara aktif mencari pasangan.

Melalui aplikasi kencan yang telah diuji coba secara gratis sejak akhir tahun lalu ini, pemerintah akan meminta slip pajak untuk membuktikan gaji tahunan.

Para pejabat Tokyo menekankan bahwa mereka tidak bermaksud untuk menciptakan hambatan bagi pengguna berdasarkan tingkat pendapatan.

Namun, persyaratan tersebut mungkin akan merugikan beberapa pengguna pria.

“Secara umum, pria dengan pendapatan rendah cenderung tidak menemukan pasangan di aplikasi kencan,” kata Saki Ito, yang mengelola situs web ulasan aplikasi kencan Match Up.

Pengguna aplikasi kencan wanita cenderung mencari pria dengan pendapatan yang lebih tinggi, tambah Ito.

Meskipun mengakui bahwa aplikasi baru Tokyo “mungkin menarik bagi mereka yang mencari platform yang aman dan dapat diandalkan,” Ito berpendapat bahwa pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang meningkatkan pendapatan dan memberi insentif untuk menikah melalui manfaat ekonomi.

Pemerintah metropolitan Tokyo telah mengalokasikan 200 juta yen dalam anggarannya untuk tahun fiskal 2023 dan 300 juta yen untuk tahun fiskal 2024 untuk aplikasi kencan dan proyek-proyek promosi pernikahan lainnya.

Banyak pengguna media sosial menyatakan skeptis terhadap rencana tersebut, dengan salah satu pengguna mengatakan, “apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan pemerintah dengan pajak kita?”

Yang lain menulis bahwa mereka tertarik karena mereka akan merasa lebih aman.

Jumlah angka kelahiran di Jepang mengalami penurunan selama delapan tahun berturut-turut menjadi 758.631, atau turun 5,1 persen., sementara jumlah kematian mencapai 1.590.503.

Negara ini menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat, dan Perdana Menteri Fumio Kishida telah menjanjikan kebijakan-kebijakan termasuk bantuan keuangan untuk keluarga, akses penitipan anak yang lebih mudah, dan lebih banyak cuti orang tua.

Sumber: AFP via ABC News dan Asahi Shimbun.